Somasi Bukan Ancaman Hukum: Beda Somasi dan Gugatan

Tahun 1963, Mahkamah Agung sebenarnya sudah berusaha mencabut somasi lewat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963, dengan alasan pasal yang mengaturnya dianggap tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman. Enam puluh tiga tahun kemudian, somasi masih dipakai setiap hari di seluruh Indonesia, oleh pengacara, oleh perusahaan, bahkan oleh orang yang baru belajar hukum dari … Baca Selengkapnya

Bagaimana Memilih Metode Pengadaan? Sebenarnya Cuma Soal Nilai dan Kondisi

Kalau kamu baru terjun ke dunia pengadaan barang/jasa pemerintah, pertanyaan pertama yang biasanya bikin pusing bukan soal berapa lama prosesnya, tapi soal “ini harusnya pakai metode apa, ya?” E-purchasing? Tender? Pengadaan Langsung? Kok istilahnya banyak banget? Header metode pemilihan ยท SVG Panduan Memilih Metode Pemilihan Penyedia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah · Perpres 16/2018 jo. 46/2025 E-purchasing … Baca Selengkapnya

Penjelasan Perpetual Futures, Funding Rate, Leverage, dan Likuidasi

Volume perdagangan perpetual futures di exchange derivatif crypto seperti Binance, Bybit, atau Gate.io secara konsisten jauh melampaui volume spot market. Instrumen ini dominan justru karena desainnya yang tidak lazim, tidak ada tanggal kedaluwarsa, tidak ada settlement fisik, dan harga kontraknya bisa berbeda dari harga aset yang sebenarnya dalam rentang waktu tertentu. Masalahnya, banyak trader ritel … Baca Selengkapnya

Pengadaan Barang/Jasa Desa: Bukan Aturan Baru, Cuma Naik Kelas

Banyak yang mengira pengadaan barang/jasa di desa baru diatur setelah Perpres 46/2025 terbit. Padahal desa sudah punya aturan sendiri sejak 2013 lewat Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013, direvisi 2015, lalu digantikan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa. Sampai sekarang aturan itu masih jadi rujukan … Baca Selengkapnya

Apa yang Berubah dalam Aturan Pengadaan?

Kalau Anda pernah dengar rekan kerja bilang “kan sudah diatur di Perpres 16/2018” untuk menjawab pertanyaan soal preferensi produk dalam negeri atau pengadaan di desa, ada kemungkinan besar jawaban itu sudah tidak lengkap. Perpres 16/2018 memang masih jadi induk aturan pengadaan barang/jasa pemerintah, tapi sejak diterbitkan ia sudah dua kali diubah, pertama lewat Perpres 12/2021, … Baca Selengkapnya