APBDes

Banyak yang mengira pengadaan barang/jasa di desa baru diatur setelah Perpres 46/2025 terbit. Padahal desa sudah punya aturan sendiri sejak 2013 lewat Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013, direvisi 2015, lalu digantikan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa. Sampai sekarang aturan itu masih jadi rujukan … Baca Selengkapnya

Pada Seri IV ini ada salah satu penambahan paling signifikan dalam aturan terbaru, sebelumnya pengadaan di level desa tidak diatur secara eksplisit dalam Perpres. Berikut ketentuannya: Sanksi: Diperluas Sampai ke Isu TKDN Skema sanksi dalam aturan terbaru tidak hanya mencakup pelanggaran klasik (dokumen palsu, persekongkolan harga, KKN, wanprestasi kontrak), tetapi kini juga secara spesifik menyasar … Baca Selengkapnya