Pengadaan

Panduan Memahami Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah

oleh

Setiap tahun, pemerintah membeli banyak sekali barang dan jasa, mulai dari alat tulis kantor, kendaraan dinas, sampai proyek pembangunan jalan dan gedung. Pemerintah tidak bisa melakukan pembelian sebesar itu secara sembarangan. Setiap instansi harus melewati proses panjang ini supaya mereka menggunakan uang negara secara tepat sasaran dan adil, sekaligus bisa mempertanggungjawabkan penggunaannya ke publik. Orang … Baca Selengkapnya

Peran dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

oleh

Salah satu sumber kebingungan paling umum di dunia pengadaan barang/jasa pemerintah bukan soal aturan, tapi soal orang. PA itu siapa, bedanya sama KPA apa, kenapa ada PPK sekaligus Pokja Pemilihan, terus PjPHP sama PPHP itu dua nama untuk hal yang sama atau beda? Kalau kamu baru masuk ke dunia ini, wajar kalau istilah-istilah ini kerasa … Baca Selengkapnya

Bagaimana Memilih Metode Pengadaan? Sebenarnya Cuma Soal Nilai dan Kondisi

oleh

Kalau kamu baru terjun ke dunia pengadaan barang/jasa pemerintah, pertanyaan pertama yang biasanya bikin pusing bukan soal berapa lama prosesnya, tapi soal “ini harusnya pakai metode apa, ya?” E-purchasing? Tender? Pengadaan Langsung? Kok istilahnya banyak banget? Header metode pemilihan ยท SVG Panduan Memilih Metode Pemilihan Penyedia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah · Perpres 16/2018 jo. 46/2025 E-purchasing … Baca Selengkapnya

Pengadaan Barang/Jasa Desa: Bukan Aturan Baru, Cuma Naik Kelas

oleh

Banyak yang mengira pengadaan barang/jasa di desa baru diatur setelah Perpres 46/2025 terbit. Padahal desa sudah punya aturan sendiri sejak 2013 lewat Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013, direvisi 2015, lalu digantikan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa. Sampai sekarang aturan itu masih jadi rujukan … Baca Selengkapnya

Mengenal Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Panduan Umum Berdasarkan Aturan Terbaru | Seri IV

oleh

Pada Seri IV ini ada salah satu penambahan paling signifikan dalam aturan terbaru, sebelumnya pengadaan di level desa tidak diatur secara eksplisit dalam Perpres. Berikut ketentuannya: Sanksi: Diperluas Sampai ke Isu TKDN Skema sanksi dalam aturan terbaru tidak hanya mencakup pelanggaran klasik (dokumen palsu, persekongkolan harga, KKN, wanprestasi kontrak), tetapi kini juga secara spesifik menyasar … Baca Selengkapnya