Banyak yang mengira pengadaan barang/jasa di desa baru diatur setelah Perpres 46/2025 terbit. Padahal desa sudah punya aturan sendiri sejak 2013 lewat Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013, direvisi 2015, lalu digantikan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa. Sampai sekarang aturan itu masih jadi rujukan … Baca Selengkapnya
Pada Seri IV ini ada salah satu penambahan paling signifikan dalam aturan terbaru, sebelumnya pengadaan di level desa tidak diatur secara eksplisit dalam Perpres. Berikut ketentuannya: Sanksi: Diperluas Sampai ke Isu TKDN Skema sanksi dalam aturan terbaru tidak hanya mencakup pelanggaran klasik (dokumen palsu, persekongkolan harga, KKN, wanprestasi kontrak), tetapi kini juga secara spesifik menyasar … Baca Selengkapnya
Paham teknis pemilihan penyedia dari Seri II bakal percuma kalau ujung-ujungnya uang negara malah lari ke produk impor atau perusahaan multinasional. Pengadaan pemerintah saat ini mewajibkan anggaran belanja digunakan untuk menghidupkan ekonomi lokal, bukan sekadar ajang cari barang paling bagus atau paling murah. Di Seri III ini, kita akan fokus membahas kebijakan yang sering dianggap … Baca Selengkapnya
Setiap tahun, pemerintah pusat dan daerah membelanjakan ratusan triliun rupiah untuk membeli barang, membangun infrastruktur, dan menyewa jasa dari sektor swasta. Seluruh proses ini diatur oleh satu kerangka hukum yang sama: Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Artikel ini merangkum pemahaman dasarnya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun … Baca Selengkapnya