Mengenal Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Panduan Umum Berdasarkan Aturan Terbaru | Seri I

Setiap tahun, pemerintah pusat dan daerah membelanjakan ratusan triliun rupiah untuk membeli barang, membangun infrastruktur, dan menyewa jasa dari sektor swasta. Seluruh proses ini diatur oleh satu kerangka hukum yang sama: Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Artikel ini merangkum pemahaman dasarnya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 perubahan yang mulai berlaku sejak 30 April 2025.

Apa Itu Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah?

Secara sederhana, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan memperoleh barang atau jasa oleh Kementerian, Lembaga, Perangkat Daerah, Institusi Lainnya, hingga kini Pemerintah Desa yang dibiayai oleh APBN, APBD, atau APB Desa. Prosesnya dimulai sejak identifikasi kebutuhan sampai serah terima hasil pekerjaan.

Objek pengadaan dibagi menjadi empat kategori:

• Barang segala benda berwujud atau tidak berwujud yang bisa diperdagangkan dan dimanfaatkan
• Pekerjaan Konstruksi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, hingga pembongkaran suatu bangunan
• Jasa Konsultansi layanan profesional yang mengandalkan olah pikir dan keahlian tertentu
• Jasa Lainnya jasa nonkonsultansi yang mengandalkan keterampilan atau peralatan khusus

Perkembangan terbaru: ruang lingkup pengadaan kini secara eksplisit mencakup pengadaan yang dibiayai APB Desa sesuatu yang tidak diatur langsung dalam versi-versi sebelumnya.

Prinsip dan Kebijakan yang Melandasi

Pengadaan barang/jasa pemerintah dijalankan di atas prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Prinsip ini diterjemahkan menjadi kebijakan operasional, di antaranya:

• Meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan
• Memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pengadaan
• Mengembangkan Lokapasar (E-marketplace) pengadaan
• Mendorong penggunaan produk dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia
• Memberi kesempatan lebih besar kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
• Melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan — pengadaan yang memperhitungkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan sekaligus

Siapa Saja yang Terlibat?

Struktur organisasi pengadaan dirancang untuk memisahkan fungsi otorisasi anggaran, keputusan kontraktual, dan pemilihan penyedia agar tidak ada satu pihak yang memegang kendali penuh atas satu transaksi:

Peran	Fungsi Utama
PA (Pengguna Anggaran)	Pemegang kewenangan penggunaan anggaran; menetapkan RUP, PPK, dan pemenang untuk paket bernilai besar
KPA (Kuasa Pengguna Anggaran)	Menerima pelimpahan wewenang dari PA; kini juga bisa merangkap tugas PPK bila memiliki kompetensi memadai
PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)	Mengambil keputusan yang berdampak pada pengeluaran anggaran; menandatangani kontrak
UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa)	Unit permanen di setiap instansi yang menjadi “pusat keunggulan” pengadaan
Pokja Pemilihan	Tim di bawah UKPBJ yang mengelola proses pemilihan penyedia
Pejabat Pengadaan	Melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing
PjPHP/PPHP	Memeriksa administrasi hasil pekerjaan
Agen Pengadaan	UKPBJ atau pelaku usaha yang diberi kepercayaan melaksanakan sebagian/seluruh pekerjaan pengadaan

Memahami konsep dan prinsip dasar pengadaan barang/jasa pemerintah di Seri I ini ibarat membangun fondasi. Penguasaan materi awal ini sangat penting sebagai pedoman aturan main, tapi kita butuh lebih dari sekadar teori untuk bisa praktik langsung di lapangan. Karena itu, di Seri berikutnya kita akan mulai bergeser ke tahap yang lebih teknis, yaitu membedah jenis-jenis pengadaan dan bagaimana metode pemilihan penyedianya. Salah menentukan jenis dan metode sejak fase perencanaan adalah penyebab utama macetnya proses pengadaan di kemudian hari. Jadi, pastikan Anda sudah cukup memahami dengan prinsip dasarnya sebelum kita lanjut membahas hal-hal operasional tersebut.

Dasar hukum: Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (berlaku sejak 30 April 2025).