Barjas

Mengenal Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Panduan Umum Berdasarkan Aturan Terbaru | Seri IV

oleh

Pada Seri IV ini ada salah satu penambahan paling signifikan dalam aturan terbaru, sebelumnya pengadaan di level desa tidak diatur secara eksplisit dalam Perpres. Berikut ketentuannya: Sanksi: Diperluas Sampai ke Isu TKDN Skema sanksi dalam aturan terbaru tidak hanya mencakup pelanggaran klasik (dokumen palsu, persekongkolan harga, KKN, wanprestasi kontrak), tetapi kini juga secara spesifik menyasar … Baca Selengkapnya

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

oleh

Ada satu istilah yang perlu dipahami dulu sebelum masuk ke detail tugas dan kewenangan tiap pihak dalam pengadaan pemerintah: Pelaku Pengadaan Barang/Jasa. Istilah ini punya definisi resmi di Pasal 8 Perpres 16/2018, dan dari definisi itulah semua kewenangan yang diatur di pasal-pasal berikutnya berpijak. Kenalan Dulu Sama Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Sembilan pihak dalam satu ekosistem … Baca Selengkapnya

Mengenal Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Panduan Umum Berdasarkan Aturan Terbaru | Seri III

oleh

Paham teknis pemilihan penyedia dari Seri II bakal percuma kalau ujung-ujungnya uang negara malah lari ke produk impor atau perusahaan multinasional. Pengadaan pemerintah saat ini mewajibkan anggaran belanja digunakan untuk menghidupkan ekonomi lokal, bukan sekadar ajang cari barang paling bagus atau paling murah. Di Seri III ini, kita akan fokus membahas kebijakan yang sering dianggap … Baca Selengkapnya

Mengenal Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Panduan Umum Berdasarkan Aturan Terbaru | Seri II

oleh

Setelah membahas teori di Seri I, sekarang waktunya kita hadapi kondisi riil di lapangan. Paham prinsip dasar pengadaan itu penting, kesalahan yang paling sering terjadi bagi pelaku pengadaan justru saat menentukan apa persisnya yang mau dibeli dan bagaimana cara mencari penyedianya. Makanya, di Seri II ini kita akan langsung membedah jenis-jenis pengadaan dan mencocokkannya dengan … Baca Selengkapnya